Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009. Komisi I DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi selatan tanggal 12 sampai dengan 14 Januari 2009. Tim Kunker Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 12 orang Anggota Dewan, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Drs. Guntur Sasono (F-Demokrat) didampingi sejumlah anggota Komisi I DPR RI lainnya, yaitu Dion Hardy (F-PG), Syarif Hasan (F-Demokrat), Marcu Silano (F-Demokrat), Shidki Wahab (F-Demokrat), Imam Saharjo (F-PPP), H.A. Chudlary Syafeii Hadzami (F-PPP), Andi Jamaro Dulung (F-PPP), Drs. Djoko Susilo (F-PAN), Tony Wardoyo (F-PKB), HM.Subky Risya (F-PKB) dan Drs. Ali Mochtar Ngabalin (F-PBPD). Tim Kunker pada hari pertama di Makasar akan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Pimpinan DPRD, Muspida, Kapolda, Perwakilan TNI (AD, AU, AL) dan beserta jajarannya membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pertahanan, Telkom, Pos Indonesia, Komunikasi dan Informasi. Dalam rangkaian agenda Kunker, Tim Komisi I DPR RI juga ingin mendapatkan masukan-masukan dari Pangdam VII / Wirabuana, Kepala Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit, Kepala PT. Pos Indonesia, Kepala Kantor Regional Telkom dan Pimpinan Operator Telekomunikasi Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu selama di Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Kunker Komisi I DPR RI juga akan melakukan pertemuan dengan Kepala Stasiun TVRI Makassar, Kepala Stasiun RRI Makassar, LKBN Antara Makassar, KPID Makassar, Ketua PRSSNI Makassar, Kepala Makassar TV dan Masyarakat Penyiaran. Maksud dan tujuan Kunker Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah ingin mendapatkan masukkan-masukkan dan aspirasi yang berkembang dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Masukkan-masukkan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri-menteri terkait untuk mencari solusi yang terbaik, khususnya di bidang Pertahanan, Komunikasi dan Informasi dan yang lainnya terkait dengan Komisi I DPR RI.(dns)